Universitas Amikom Purwokerto, Kampus IT dan Bisnis Digital Banyumas, Jawa Tengah.
SEN. Sherwin Gatchalian meminta Kementerian Pendidikan untuk memastikan bahwa dana Program Komputerisasi DepEd (DCP) 2022 digunakan dengan benar untuk menyediakan komputer ke sekolah umum di seluruh negeri.
Gatchrian, ketua Komite Pendidikan Dasar, Seni dan Budaya Senat, membuat panggilan ini karena Kementerian Pendidikan berencana untuk meningkatkan anggaran DCP sebesar 94% pada tahun anggaran 2022.
Dia mengatakan DepEd hanya bisa membayar 27 persen dari anggaran yang tersedia di bawah DCP antara 2019 dan 2020.
Di bawah Program Pengeluaran Nasional (NEP) 2022, DCP akan menerima 11,65 miliar peso. Program untuk tahun fiskal 2021 dialokasikan 6 miliar peso.
Gatchalian mendukung peningkatan anggaran, tetapi menekankan bahwa program tersebut harus didanai dengan baik untuk memastikan kesinambungan pembelajaran digital.
“Melihat pengalaman departemen sebelumnya dalam mendistribusikan anggaran terkomputerisasi, saya menyadari bahwa ada beberapa masalah dalam hal kewajiban dan pembayaran,” katanya. ..
Hingga akhir tahun 2020, hanya 7.555, atau 16,29 persen, dari 38.827 paket teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang tercakup yang terkirim, menurut laporan Komite Audit (CoA) 2020 di DepEd.
Paket TIK ini didanai oleh General Expenditure Act untuk tahun fiskal 2018-2020 di bawah DCP.
CoA juga melaporkan keterlambatan pengiriman paket DCP untuk tahun fiskal 2020. Ini adalah 60-317 hari kalender. Anggaran yang disetujui untuk kontrak paket-paket ini adalah 2,37 miliar peso.
Auditor negara menunjukkan bahwa penundaan ini berdampak buruk pada tujuan program untuk memperkuat pendidikan dan proses pembelajaran dan meningkatkan literasi TIK peserta didik dan pendidik.
Pada 2019, auditor negara melaporkan masalah pemasok dan sekolah siap menerima paket TIK. Beberapa sekolah tidak siap menerima paket karena kurangnya ruang multimedia atau komputer, ground listrik yang tepat, kabel dan pemutus sirkuit, dan kisi-kisi jendela.
Koordinator ICT juga melaporkan bagaimana beberapa pemasok tidak memberikan layanan purna jual. Beberapa dari mereka tidak lagi dapat dihubungi melalui detail kontak mereka, memungkinkan mereka untuk lolos dari tanggung jawab.
“Pada 11 miliar peso, tangan Anda (DepEd) akan penuh tentang pengadaan semua peralatan ini, jadi jika mereka dapat memasok dengan jujur, kami benar-benar harus memperhatikan pemasok kami. Tidak, ”kata Gatchalian.
Anggota Kongres juga mengajukan RUU untuk mempercepat transformasi digital di sektor pendidikan.
Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Purwokerto